Sebagai warga negara, pilihan politik saya adalah PK kemudian PKS. Itu sejak reformasi. Saya bukan orang politik tapi saya bagian dari rakyat yang punya tanggun jawab menentukan pilihan, demi harapan yang lebih baik tentunya. Pilihan saya terhadap PKS bukan karena dokrin partai, bukan pula karena follower dari seseorang orang atau ormas. Saya memilih sebagai itjihad pribadi berdasarkan platform partai yang saya ketahui. Selagi platform partai tidak diubah maka pilihan saya tetap pada PKS. Namun khusus Pilpres saya memilih secara bebas. Karena PKS sendiri tidak punya calon pilpres kecuali hanya jadi partai pendukung. Maka tentu saya tidak perlu ikut kemana arah dukungan PKS. Ini politik dan akan selalu ada transaksional, dan saya tidak mau ikut transaksional itu karena saya bukan pemain politik.

Era Pilpres, dua kali memilih jadi golput. Dan baru Pilpres kemarin saya menentukan pilihan. Kalau saya memilih Jokowi bukan berarti saya orang PDIP. Harus di ketahui bahwa kita memilih Presiden langsung. Walaupun Capres di usung oleh partai, kalau ia terpilih tidak otomatis dia akan menjalankan platform partai pengusungnya. Presiden terpilih hanya bertugas melaksanakan UUD, UU, dan aturan yang ada. Untuk tugasnya itu diawasi oleh DPR yang merupakan perwakilan dari semua Parpol. Kalau melanggar maka ia akan berhadapan dengan lembaga yudikatif. Jadi jelas bahwa Presiden adalah bagian dari sistem kekuasaan, bukan penguasa atas sistem yang ada. Sukses Jokowi juga adalah suksesnya UUD, UU dan Pancasila sebagai platform bangsa Indonesia. Presiden adalah milik semua partai, semua rakyat dari semua golongan.

Apakah setelah Jokowi terpilih itjihad saya terhadap PKS salah? tidak. Komitmen terhadap SDA, PKS adalah partai pendukung utama lahirnya UU MINERBA 2009. Terbukti UU Minerba di era Jokowi di laksanakan lebih berani dibandingkan era SBY. Bahkan lebih luas. Bagaimana dengan keberpihakan kepada Petani dan rakyat miskin?. PKS pendukung utama lahirnya UU SRG ( Sistem resi Gudang ) 2006. Sejak era SBY, UU tesebut tidak dilaksanakan. Dan di era Jokowi, UU itu dilaksanakan dengan dibentuknya kelembagaan yang mendukung UU tersebut. PKS juga sebagai pendukung adanya reformasi agraria dengan program pembagian tanah kepada rakyat miskin sedikitnya 10 juta hektar. Dan Jokowi melaksanakannya lebih dari target program PKS, yaitu mencapai 17 juta hektar lahan. Masih banyak lagi program PKS di laksanakan Jokowi. Teman yang juga salah satu elite pimpinan PKS, mengakui bahwa Jokowi lebih baik di bandingkan presiden sebelumnya.

Ketika Jokowi menggandeng China dalam kemitraan, orang banyak tuduh Jokowi pro China. Ketika era SBY, teman saya yang juga elite PKS adalah pimpinan sidang kerjasama Parlemen China dan Indonesia. Pejabat china mengatakan bahwa mereka lebih senang bicara dengan elite politik dari Partai islam karena lebih terbuka pemikirannya. Dan kalau kemarin Aher berkunjung ke Beijing menjalin kerjasama dengan China, itu bukan sesuatu yang baru. Dan itu bagian dari platform PKS, yang memang sejalan dengan program Nasional. Anies Baswedan, bukanlah kader PKS namun PKS bersama Gerindra mendukung Anies. dan Saya tidak perlu memilih Anies karena saya bukan orang DKI dan lagi Anies bukan kader PKS yang diusung sendiri oleh PKS.

Jadilah rakyat yang cerdas dalam berpolitik. Setiap partai punya platform, dan ikutilah platform nya , bukan orangnya. Karena orang bisa salah , bisa berganti, tapi platform tidak akan berubah Kecuali partai itu bubar. Dan ingat ketika kita ikut Platform politik partai itu karena kita ingin negeri ini lebih baik secara system, bukan karena bermimpi kemakmuran akan datang dengan mudah. Nasip kita , hidup kita tergantung dengan usaha kita sendiri dan kebahagiaan kita tergantung sejauh mana kekayaan spiritual kita...