Post Top Ad

Post Top Ad

Tampilkan postingan dengan label Joko Widodo. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Joko Widodo. Tampilkan semua postingan

Rabu, 28 Juni 2017

Juni 28, 2017

RESI GUDANG : Membela Petani.

Pada satu wilayah yang dihuni sebagian besar petani, kehidupan sangat makmur dan sejahtera. Mengapa? Karena petani mampu mengorganisir dirinya berdasarkan system yang dibangun oleh Negara. Ketika panen, biasanya harga akan jatuh dan pada waktu bersamaan petani dituntut untuk mendapatkan uang tunai guna membayar hutang hutangnya. 

Pada posisi ini petani dalam keadaan terjepit. Bila dia tidak jual maka dia akan mengalami kesulitan memenuhi likuiditasnya namun bila dijual , petani akan mengalami kerugian. BIasanya petani tidak punya pilihan kecuali melepas hasil produksinya dengan harga berapapun. Itulah sebabnya petani selalu lemah dan terlemahkan. Namun dengan adanya system yang terbangun dalam bentuk Resi Gudang, petani bisa menahan hasil produksinya untuk tidak dijual bila harga jatuh dan tetap mendapatkan uang tunai melalui penjaminan atas barang yang ditempatkannya digudang. Petani akan melepas barangnya kapan saja bila harga dirasa membaik dan menguntungkan.

Dalam system ini tentu ada tiga pihak yang terlibat , yaitu petani itu sendiri, pengelola Gudang yang terdaftar di Lembag Pengawas dan Lembaga Penjamin Ganti Rugi. Ketiga pihak ini bekerja sesuai aturan yang berlaku dimana Negara sebagai lembaga pengawas satu satunya untuk memastikan system itu bekerja efektif. Lembaga pengelola Gudang juga dilengkapi kemampuan market analisis yang terhubung dengan market domestic network ( MDN) dan bursa internasional .

Data dan informasi pasar ini dengan system IT dapat di access oleh petani hingga memungkinkan mereka punya kekuatan tawar dihadapan pasar uang untuk menentukan value resi gudangnya. Artinya petani dapat melepas resi gudangnya sebagai jaminan hutangnya kepada lembaga keuangan yang mau memberikan pinjaman berdasarkan value yang diyakini. Di sisi lain, lembaga keuanganpun harus mempunya kemampuan analisa pasar yang solid untuk melakukan deal dengan petani.

Berdasarkan kesepakatan dengan petani, lembaga keuangan dapat menerbitkan warkat sesuai jangka waktu tertentu. Warkat ini dapat lagi diturunkan dalam bentuk warkat lain atau dikenal dengan derivative. Inilah yang akan beredar dipasar uang. Semua itu bermuara kepada harga masa depan sesuai kontrak. BIla harga jatuh maka pasar dirugikan tapi tidak bagi petani yang sudah lebih dulu mendapatkan uang dari hasil penjaminan resi gudangnya. 

Namun bila harga naik dimasa depan, petani akan mendapatkan yield tambahan sesuai kontrak harga yang ditetapkannya. Jadi benar benar petani bertindak sebagai price maket , bukan price taker. Dengan system tersebut diatas, tengkulak terkapar, tukang ijon terkapar. Keadilan tercipta. Petani sejahtera.

Sebetulnya Resi Gudang ini sudah diterapkan lama di Eropa, AS yang dikenal sebagai Negara kapitalis namun tetap melindungi petani yang lemah untuk mempunya posisi tawar dihadapan financial resource karena ketidak pastian harga pasar. Bahkan di China, Resi Gudang sudah menjadi bagian dari platform perjuangan petani melawan hegemoni pemodal yang kadang bermain dengan demand and supply untuk menekan harga produksi petani.

Keberadaan Resi Gudang dinegara tersebut telah meramaikan produk pasar uang dengan likuiditas yang sangat tinggi. Derivative Resi Gudang berkembang pesat seiring meluasnya sumber keuangan yang siap menyerap produk investasi Resi Gudang ini. Akibatnya kehidupan petani di negara tersebut bukanlah second class tapi menjadi prime class. Mereka berdaya karena diberdayakan oleh kekuatan system yang di create oleh negara.

Di Indonesia UU Resi Gudang sudah ada sejak tahun 2006 namun stuck. Dan setelah dua kali di revisi, barulah di Era Jokowi, Resi Gudang mulai di implementasikan walau dalam skala terbatas. Saat sekarang Daerah yang sudah menerapkan adalah pembangunan 94 gudang SRG yang tersebar di wilayah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Banten, Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Gorontalo, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. 

Sementara Bank Pendukung adalah BRI, Bank BJB, Bank Jatim, Bank Kalsel, Bank Jateng, BPRS Bina Amanah Satria Purwokerto, maupun lembaga keuangan non-bank yaitu PKBL PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero) dan LPDB Kementerian KUKM.


Sekarang sedang berproses pertumbuhan Resi Gudang di seluruh Indonesia. Tapi dengan kesungguhan Jokowi, saya yakin dalam jangkan waktu panjang Resi gudang akan jadi alat ampuh sebagai sumber pembiayaan Petani dan sekaligus alat perjuangan melawan para rentenir dan tengkulak.

Grup fb Diskusi Dengan Babo

Rabu, 07 Juni 2017

Juni 07, 2017

HAK ANGKET DPR , KPK

Ketika awal Jokowi berkuasa, kekuatan parlemen dikuasai oleh Koalisi Merah Putih ( KMP). Lolosnya UU MD3 dan terpilihnya Golkar sebagai Ketua DPR. Bahkan pengesahan APBN berjalan alot, dimana banyak program pro rakyat Jokowi di hadang DPR. Ketika itu Kekuatan KMP benar benar mempecundangi Koalis Indonesia Hebat yang ada dibelakang Jokowi. Namun dengan kesabaran tinggi ,

Jokowi menghadapi kekuatan DPR itu dengan tindakan persuasi. Team Jokowi terus melakukan loby walau sempat membuat hubungan PDIP dan Jokowi terkesan tidak mesra. Berjalannya waktu, Jokowi berhasil menarik satu demi satu anggota KMP kedalam barisannya, dan puncaknya KMP bubar jalan.

Ketika KMP bubar, teman saya politisi bilang bahwa " Kami kalah di DPR tapi perlawanan tidak akan berhenti. Serangan berikutnya akan di lakukan di luar parlemen. Yaitu melalui kekuatan akar rumput dengan seragam Ormas Islam. Berbagai issue di tiupkan sampai membesar dan di lempar kepanggung politik nasional.

Semakin mendapat ruang ketika PILKADA DKI dimana Ahok sebagai Cagub yang didukung PDIP dan Jokowi di jadikan pintu masuk menyerang Jokowi, sekaligus merusakan reputasi PDIP. Namun permainan ini dapat dibaca dengan mudah oleh Jokowi. Kekuatan extraparlementer dengan aksi demo berjilid jilid itu dihadapi dalam kuridor hukum.

 Walau diprovokasi agar Jokowi panik sehingga menggunakan kekuatan senjata namun ia tetap tenang tanpa sedikitpun terpancing menggunakan kekerasan dan bahkan tak ada satupun peluru tajam keluar dari Aparat. Aksi damai 212 justru melambungkan nama JOkowi secara international sebagai kepala negara yang mampu menghadap aksi kolosal dengan cara cara damai.

Kini setelah kekuatan ekstraparlementer sudah bisa di kendalikan tanpa mengganggu stabilitas politik. Justru para provokator masuk dalam putaran hukum pidana karena ulah mereka sendiri yang merasa sudah diatas angin sebelunya. Kini semua kekuatan yang menjadi penggerak akar rumput dalam kondisi terpasung oleh kasus PIdana baik melalui POLRI maupun KPK.

Hanya masalah waktu mereka akan dipermalukan dihadapan Publik akan kasus tersebut. Karena yang menuduh Jokowi dan Ahok korupsi justru mereka sendiri tersangkut terima suap dari koruptor, yang kasusnya sudah masuk pengadilan. Yang merasa mewakili orang suci tak berdosa, kini di permalukan dengan kasus amoral di bawah UU Pornoggraphi dan Porno Aksi. Yang merasa paling nasionalis, kita terpasung dalam kasus Makar. Semua oknum yang berada digaris depan dalam aksi extraparlemen kini sudah kehilangan moral sebagai pejuang moral.

Nah, sekarang bagaimana dengan Politisi yang menjadi creator aksi extra parlemen tersebut ? Karena sadar medan tempur ekstra parlemen sudah lumpuh maka kini mereka kembali ke medan lama, yaitu Parlemen ( DPR) melalui hak angket DPR, yang lucunya ketua Pansus Hak Angket itu dari GOlkar yang namanya disebut sebagia penerima suap korupsi eKTP. Dan bila tadinya 6 fraksi menolak Hak angket , maka kini tiga fraksi, yaitu PKS, PAN dan Gerindra berbalik arah mendukung Hak Angket DPR. PAN sampai berbalik mendukung karena merasa diserang oleh KPK dalam kasus Alkes yang menjadikan Siti Fadilah sebagai tersangka. Apalagi yang diserang bukan hanya DPP PAN tapi juga Amin Rais yang juga pendiri PAN. Dan PKS , Gerindra mendukung hak angket lebih karena solider dengan PAN.

Pertarungan DPR berikutnya akan menjadikan KPK mandul agar penyelidikan kasus BLBI yang kembali di buka tidak bisa dilanjutkan. Maklum kasus BLBI saat sekarang yang disasar adalah pejabat yang bertindak sebagai pelaksana dari kebijakan BLBI, diantara pejabat itu ada ipar Prabowo, Soedrajat Djiwandono dan salah satunya lagi Burhanudin Abdullah, Dewan Pakar Gerindra. Aulia Pona, besan SBY. Bukti soal BLBI ini di dapat dari Antasari, yang berhasil menjebloskan Aulia Pohan dan urhanudin Abdullah ke penjara. Akan banyak lagi nama nama yang akan kena cokot KPK, dalam kasus BLBI, dan itu semua para pejabat yang dulu bertanggung jawab melaksanakna kebijakan Presiden.

Dan kasus EKTP tidak melebar kemana mana, terutama nama nama mereka yang tersangkut terima suap. Apabila pertarungan ini dapat di menangkan DPR, maka KPK akan di lemahkan dan kembali ke era SBY dimana KPK dibawah kendali DPR, dan anggota nya akan dipilih seperti arisan diantara Fraksi DPR. Presiden akan semakin lemah memerangi Korupsi padahal Presiden sesuai UU, adalah penanggung jawab pemberantasan Korupsi. Dan..endingnya..uang korupsi akan mudah mengalir ke Partai karena orang akan melobi partai kalau ingin bebas dari jeratan KPK. Bagi partai ini berkah untuk modal bertarung di Pemilu 2019.

Seorang teman berkata kepada saya " Kemungkinan Jokowi kalah kecil sekali. Mengapa ? karena dia engga punya kepentingan materi atas kebijakannya dan dia tidak tersangkut dalam gurita bisnis yang terhubung dengan elite politik, lah anaknya aja jual martabak. Justru selama hak angket DPR tersebut berlangsung (kemungkinan akan tarik ulur lama sampai bisa masuk sidang ) , KPK akan semakin garang melawan koruptor.. Bukan tidak mungkin satu demi satu bandit yang merasa jagoan kebal hukum akan berujung pakai jaket Orange bersama kurcacinya yang akan menyusul dalam kasus lain..


Grup fb Diskusi dengan Babo

Jumat, 02 Juni 2017

Juni 02, 2017

Presiden : Saya Indonesia Saya Pancasila

Begini, sesederhana ini...
1. Awalnya Pak Presiden Joko Widodo menyerukan untuk menyambut Pekan Pancasila sebagai bentuk komitmen memperkuat Pancasila (http://indonews.id/presiden-jokowi-saya-indonesia-saya-pan…/)
2. Lalu kementrian sekretariat negara mengupload video singkat Presiden Jokowi mengucapkan kalimat "saya indonesia, saya pancasila", seperti di bawah.
3. Sebagai warga negara yang baik mengikuti seruan dan ajakan pemimpin bangsa, saya percaya ketulusan kolektif anak-anak bangsa ini bukan karena pencitraan apalagi sampai dikatakan muallaf pancasila. Mulailah tagline ini menjadi viral di lini masa, ditambah lagi dengan pembuatan photo profil, meme, hashtag etc.
4. Lalu tetiba saja, banyak yang seperti kebakaran jenggot, menyoal tagline nasionalisme ini yang dianggap sebagai lebay, musiman, lalu mulai menagih tes kesetiaan pancasila dengan mengampanyekan "Pribadi Pancasilais" itu bukan sekedar slogan, bahkan sampai ada yang begitu tega menyebut fenomena ini sebagai Muallaf Pancasila.
5. Semakin parah tuduhan itu menyebut para penggiat photo profile "saya pancasila" itu berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
6. Saya mengucapkan Innâlillâh atas kematian nalar sebagian anak bangsa yang sedemikian tega menuduh dengan berbagai tuduhan (point 4 dan 5) saudara sebangsanya yang sekedar mengikuti seruan pemerintah yang dita'atinya.
Demi Allah saya gagal memahami cara berfikir mereka... Perayaan kelahiran Pancasila sesederhana ini kok bisa sedemikian mengerikan dengan tuduhan akan memecah kesatuan bangsa.
Apa sebodoh itu pemerintah yang sedang diamanati mengelola bangsa ini membuat seruan untuk disintegarsi bangsanya sendiri?
تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة
Kebijakan Seorang Pemimpin Atas Rakyat Berdasarkan Kemashlahatan
مَنْزِلَةُ اْلاِمَامِ مِنَ الرَّعِيِّةِ مَنْزِلَةُ الْوَلِىِّ مِنَ الْيَتِيْمِ
Kedudukan imam terhadap rakyat adalah seperti kedudukan wali terhadap anak yatim
Ta'ati Pemimpinmu.... Itu saja!